Tugas Softskills Pendidikan Kewarganegaraan | Otonomi daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :

u Hubungan luar negeri

u Pengadilan

u Moneter dan keuangan

u Pertahanan dan keamanan

permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah

1.     High Cost Economic dalam bentuk pungutan-pungutan yang membabi buta. Otonomi daerah dapat berubah sifat menjadi “Anarkisme Financial”

2.    High Cost Economic dalam bentuk KKN

3.    Orientasi Pemda pada Cash Inflow, bukan pendapatan

4.    Pemda bisa menjadi “drakula” bagi anak-anak mereka sendiri yaitu BUMD-BUMD yang berada dibawah naungannya. Modusnya bisa jadi bukan melalui penjualan aset, melainkan melalui kebijakan penguasa daerah yang sulit ditolak oleh jajaran pimpinan BUMD

5.    Karena terfokus pada penerimaan dana Pemda bisa melupakan kriteria pembuktian berkelanjutan

6.    Munculnya hambatan bagi mobilitas sumber daya

7.    Potensi konflik antar daerah menyangkut pembagian hasil pungutan

8.    Bangkitnya egosentrisme

9.    Karena derajat keberhasilan otonomi lebih dilandaskan pada aspek-aspek finansial pemerintah daerah bisa melupakan misi dan visi otonomi sebenarnya.

10.  Munculnya bentuk hubungan kolutif antara eksekutif dan legislatif di daerah.

Sumber:  http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-philosophy/2062077-pengertian-otonomi-daerah/

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/ulasan-mengenai-otonomi-daerah.html